Tingkatkan Profesionalisme Kerja, MK Bekali KPU

177

Bogor – Bimbingan Teknis (bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dibuka langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr. Aswanto di Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi Cisarua Bogor Jawa Barat (08/10/18).

Menurut Ahmad Amran Nur sebagai komisioner KPU Mamuju, “Bimtek bertujuan untuk membekali peserta dari divisi hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengantisipasi adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK. “Yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) untuk memutus perkara perselisihan hasil Pemilu”.

Wakil Ketua MK, Prof Dr. Aswanto dalam materi keynote speaker serta sambutan pembukaannya mengatakan, bahwa ada empat kewenangan MK yang diberikan Konstitusi berdasarkan pasal 24c. Yakni, pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan antar lembaga, memutus perselisihan hasil Pemilu, serta pembubaran Partai Politik.

“KPU adalah bagian yg sangat strategis dalam mewujutkan pemerintahan yang sangat demokratis. Personil KPU yang melaksanakan tugas secara profesional perlu diberi penghargaan sebagai “Pahlawan Demokrasi,” ujar wakil ketua MK.

Dia berharap, tugas KPU berat, sering berkelakar bahwa komisioner KPU paling kurang harus mempunyai dua jantung. Karena sering mendapat protes dari banyak pihak tak peduli benar salah.